Seleksi CPNS sering dijadikan ajang untuk mengumpulkan uang bagi para kepala daerah. Caranya, menurut Koordinator ICW Danang Widoyoko, setiap penerimaan CPNS
dimanfaatkan pejabat pembina kepegawaian (PPK) yang ingin mendapatkan
modal untuk maju pilkada. Seperti diketahui, PPK di daerah adalah kepala
daerah.
"Ini bukan cuma rekaan tapi riil di lapangan. Bayangkan saja, kepala daerah yang ingin maju Pilkada lagi dan membutuhkan uang misalnya Rp4 miliar, dengan mudah bisa mendapatkannya lewat pelamar CPNS. Pelamar pasti mau dong bayar uang Rp 60 juta sampai Rp 100 juta untuk mendapatkan satu kursi CPNS. Dari 40 orang saja yang dimintai, modalnya langsung terkumpul," kata Danang di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerianpan-RB), Jakarta, Rabu (27/6).
Kejadian ini, lanjutnya, semakin subur karena pelamar mau-mau saja membayar uang ratusan juta demi menjadi CPNS. Alhasil korupsi semakin menjadi dan kian nyata.
"Adik saya saat melamar CPNS dimintai uang Rp 60 juta. Tapi saya tolak dan memang tidak lulus," tambahnya.
Kondisi ini bila dibiarkan terus menerus, menurut Danang tidak akan mengubah kualitas PNS. Yang berprestasi dan punya kompetensi tidak bisa menjadi PNS karena tak mampu membayar.
"Ini harus diubah karena masyarakat butuh pelayan-pelayan yang baik karena mereka sudah membayar gaji PNS sehingga mesti mendapatkan layanan prima," tandasnya.
"Ini bukan cuma rekaan tapi riil di lapangan. Bayangkan saja, kepala daerah yang ingin maju Pilkada lagi dan membutuhkan uang misalnya Rp4 miliar, dengan mudah bisa mendapatkannya lewat pelamar CPNS. Pelamar pasti mau dong bayar uang Rp 60 juta sampai Rp 100 juta untuk mendapatkan satu kursi CPNS. Dari 40 orang saja yang dimintai, modalnya langsung terkumpul," kata Danang di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerianpan-RB), Jakarta, Rabu (27/6).
Kejadian ini, lanjutnya, semakin subur karena pelamar mau-mau saja membayar uang ratusan juta demi menjadi CPNS. Alhasil korupsi semakin menjadi dan kian nyata.
"Adik saya saat melamar CPNS dimintai uang Rp 60 juta. Tapi saya tolak dan memang tidak lulus," tambahnya.
Kondisi ini bila dibiarkan terus menerus, menurut Danang tidak akan mengubah kualitas PNS. Yang berprestasi dan punya kompetensi tidak bisa menjadi PNS karena tak mampu membayar.
"Ini harus diubah karena masyarakat butuh pelayan-pelayan yang baik karena mereka sudah membayar gaji PNS sehingga mesti mendapatkan layanan prima," tandasnya.