Jumlah utang pemerintah pada 2011 diproyeksikan akan mencapai Rp 1.807,5 triliun. Angka ini meningkat Rp 119,2 triliun jika dibandingkan dengan perkiraan utang pemerintah yang akan mencapai Rp 1.688,3 triliun pada akhir tahun ini.
Kenaikan tersebut telah memperhitungan risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, dan risiko nilai tukar rupiah. ”Kenaikan ini luar biasa, harus waspadai karena masalah utang ini selalu menjadi problem,” ujar Ekonom Indef, Ahmad Erani Yustika, ketika dihubungi Republika, Kamis (19/8).
Sebagai gambaran, dalam nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2011 disebutkan dari Rp 1807,5 triliun, utang itu berasal dari surat berharga negara Rp 1197,1 triliun dan Rp 610 triliun dari pinjaman luar negeri. Menurut Erani, jika dikaitkan dengan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) memang utang Indonesia masih terbilang aman. Tapi akan selalu jadi masalah bila dihadapkan dengan APBN. Pembayaran cicilan utang selalu membebani kemampuan anggaran.
”Harus ada upaya lain, karena ini membuat pergerakan APBN kita jadi tidak maksimal karena harus membayar cicilan bunga utang atau utang jatuh tempo,” ujarnya mengingatkan.
Erani mencontohkan, dalam pembayaran bunga utang pada tahun 2011 diperkirakan sebesar Rp 116,4 triliun atau sekitar 14,1 persen dari total belanja pemerintah pusat yang jumlahnya Rp 823,6 triliun. Angka ini lebih besar dibandingkan dengan pembayaran pada 2010 sebesar Rp 105,7 tirliun. Sementara jika melihat belanja modal jumlahnya hanya Rp 121,7 triliun atau selisih Rp 5,3 triliun dari pembayaran bunga utang.